Unit Layanan Pengadaan (ULP)

adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan:

• menetapkan Dokumen Pengadaan
• menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
• mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan di portal Pengadaan Nasional
• menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
• melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk

Khusus untuk Kelompok Kerja ULP :

• menjawab sanggahan
• menetapkan pemenang pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
• menetapkan pemenang seleksi jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10 Milyar
• menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemiihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen
• menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa
• membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan